Apa itu ISAK 35 dan Cara Penerapannya di Masjid

Ketika seorang jamaah bertanya "berapa saldo kas masjid bulan ini" dan bendahara hanya bisa menunjukkan buku catatan manual penerimaan dan pengeluaran, di situlah letak masalah akuntabilitas yang sebenarnya. ISAK 35 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini—sebuah pedoman resmi tentang bagaimana entitas nonlaba, termasuk masjid, seharusnya menyajikan laporan keuangannya agar dapat dipahami dan dipercaya oleh jamaah, donatur, maupun pengawas internal.

Bagi takmir yang belum familiar, ISAK 35 sering terdengar sebagai istilah teknis akuntansi yang rumit. Padahal, pada intinya, ISAK 35 hanya mengatur format penyajian, bukan menambah beban pencatatan baru. Artikel ini membahas tuntas definisi, dasar hukum, komponen laporan, dan langkah penerapannya di masjid, sebagai pelengkap dari pembahasan menyeluruh mengenai software dan sistem manajemen masjid yang telah dibahas sebelumnya.

Anda akan memahami mengapa standar ini menggantikan aturan lama, apa saja lima komponen laporan yang wajib disusun, serta bagaimana menerapkannya secara bertahap tanpa harus mengubah seluruh sistem administrasi masjid dalam semalam.

Definisi dan Dasar Hukum ISAK 35

ISAK 35 adalah singkatan dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Standar ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 11 April 2019, bersamaan dengan amendemen PSAK 1 tentang judul laporan keuangan dan pencabutan PSAK 45 melalui PPSAK 13. Ketentuan ini direncanakan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

Secara teknis, ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05, yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba dapat menyesuaikan deskripsi pos-pos laporan keuangan maupun judul laporan itu sendiri, tanpa harus mengikuti format baku entitas bisnis komersial. Artinya, masjid tidak lagi wajib mengacu pada PSAK 45 (Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba) yang telah dicabut, melainkan menyesuaikan penyajian laporannya berdasarkan semangat ISAK 35.

Alasan digantinya PSAK 45 cukup mendasar. Aturan yang mengatur penyajian laporan keuangan berbeda dalam kelompok standar (tier) yang sama dapat menimbulkan inkonsistensi pengaturan serta ketidakjelasan batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dan PSAK 45. Dengan meleburnya aturan ke dalam satu interpretasi, entitas nonlaba—termasuk masjid, yayasan, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan—memiliki acuan tunggal yang lebih konsisten.

Yang membedakan entitas nonlaba dari entitas bisnis, menurut DSAK IAI, adalah cara memperoleh sumber daya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan—persis seperti infaq, sedekah, dan wakaf yang diterima masjid dari jamaah. Karena karakteristik inilah, masjid termasuk dalam cakupan entitas yang perlu menerapkan ISAK 35, meskipun DSAK IAI sendiri tidak memberikan definisi kaku, melainkan menyerahkan penilaian pada entitas masing-masing berdasarkan sejumlah indikator, salah satunya adalah tidak adanya pembagian laba kepada pendiri atau pengurus.

Aspek administrasi ini sejatinya adalah bagian dari fungsi idarah atau manajemen administrasi masjid secara menyeluruh, yang mencakup tata kelola dokumen, keuangan, hingga pelaporan kepada jamaah.

Mengapa Masjid Perlu Menerapkan ISAK 35

Riset lapangan menunjukkan gambaran yang cukup memprihatinkan. Sebuah kajian atas pencatatan keuangan masjid di Pontianak menemukan bahwa masjid-masjid yang diteliti belum membuat laporan keuangan sesuai ISAK 35, disebabkan oleh belum adanya pedoman akuntansi, sumber daya manusia yang belum memahami konsep akuntansi, serta minimnya sosialisasi maupun pelatihan pencatatan keuangan. Temuan serupa juga muncul pada penelitian di masjid lain, di mana bendahara dan pengurus takmir belum mengenal standar baru ini karena keterbatasan pelatihan.

Kondisi ini berdampak langsung pada kepercayaan jamaah. Laporan yang hanya berupa selisih uang masuk dan uang keluar tidak memberikan gambaran utuh tentang kondisi aset, kewajiban, maupun dana yang bersifat terikat (misalnya donasi khusus renovasi) dibandingkan dana tidak terikat (infaq umum operasional). Tanpa pemisahan ini, jamaah maupun donatur besar sulit menilai apakah dana yang mereka berikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Dalam praktiknya, penerapan ISAK 35 memberi tiga manfaat konkret bagi masjid. Pertama, laporan menjadi lebih detail dan terperinci sehingga mudah dipahami oleh jamaah awam maupun auditor. Kedua, struktur laporan yang utuh—mencakup posisi keuangan, arus kas, dan perubahan aset neto—membuat pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih kredibel di hadapan Dewan Kemakmuran Masjid maupun instansi terkait. Ketiga, standar ini menjadi fondasi ketika masjid mulai mengelola dana dalam jumlah besar, misalnya untuk proyek pembangunan atau pengelolaan wakaf produktif.

Bagi masjid yang mengelola dana dengan peruntukan khusus, pemahaman tentang infaq dan sedekah terikat (restricted funds) menjadi krusial, karena konsep inilah yang nantinya membentuk klasifikasi aset neto dalam laporan posisi keuangan sesuai ISAK 35.

Lima Komponen Laporan Keuangan Menurut ISAK 35

ISAK 35 mensyaratkan penyusunan lima komponen laporan yang saling melengkapi. Menurut ISAK 35, pengurus masjid harus menangani laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut penjelasan fungsi masing-masing komponen bagi masjid.

• Laporan posisi keuangan. Menggambarkan aset (kas, peralatan, tanah wakaf), liabilitas (utang jika ada), dan aset neto masjid pada satu titik waktu tertentu, misalnya akhir bulan atau akhir tahun.
• Laporan penghasilan komprehensif. Merinci seluruh penerimaan (infaq, sedekah, zakat, hasil usaha masjid) dan pengeluaran (operasional, kegiatan dakwah, pemeliharaan) selama satu periode, sehingga terlihat surplus atau defisit yang terjadi.
• Laporan perubahan aset neto. Menunjukkan pergerakan saldo aset neto dari awal periode hingga akhir periode, dipengaruhi oleh surplus atau defisit yang dihasilkan.
• Laporan arus kas. Mencatat pergerakan kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, agar takmir dapat memantau likuiditas masjid secara real time.
• Catatan atas laporan keuangan. Memberi penjelasan rinci atas angka-angka di keempat laporan sebelumnya, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan dan rincian dana terikat versus tidak terikat.

Konsep yang membedakan laporan entitas nonlaba dari laporan bisnis komersial terletak pada klasifikasi aset neto. Entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi pos laporan keuangan; misalnya, jika sumber daya yang diterima mengharuskan entitas memenuhi kondisi tertentu, entitas dapat menyajikan jumlah tersebut berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan (with restrictions atau without restrictions) dari pemberi sumber daya. Bagi masjid, ini berarti dana pembangunan menara, renovasi, atau pengadaan sound system yang diberikan jamaah dengan tujuan khusus harus dipisahkan secara jelas dari dana infaq harian yang bersifat bebas digunakan.

Selain klasifikasi aset neto, masjid juga dapat menyesuaikan judul laporan itu sendiri—misalnya tetap menggunakan istilah "laporan perubahan aset neto" alih-alih "laporan perubahan ekuitas" yang lazim dipakai entitas komersial, selama tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan.

Pemisahan dana terikat ini juga sangat relevan ketika masjid menyusun pertanggungjawaban proyek tertentu, seperti contoh LPJ renovasi masjid atau contoh LPJ pembangunan menara masjid, di mana setiap rupiah yang terkumpul dari donasi khusus harus dilaporkan terpisah dari kas operasional harian.

Langkah Praktis Menerapkan ISAK 35 di Masjid

Penerapan ISAK 35 tidak harus dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Berikut tahapan yang dapat diikuti takmir secara bertahap, dari yang paling mendasar hingga paling menyeluruh.

1. Pemetaan sumber dana. Identifikasi seluruh sumber penerimaan masjid dan kelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan penggunaan—misalnya infaq Jumat sebagai dana tidak terikat, sementara donasi renovasi sebagai dana terikat.
2. Penyusunan kebijakan akuntansi sederhana. Tetapkan aturan dasar seperti kapan penerimaan dicatat, bagaimana aset tetap seperti karpet atau AC dinilai, dan bagaimana dana terikat dipindahkan menjadi tidak terikat setelah tujuannya tercapai.
3. Migrasi dari pencatatan manual ke sistem digital. Pencatatan berbasis buku tulis atau spreadsheet sederhana rentan kesalahan dan sulit diaudit. Migrasi ke sistem yang mendukung struktur laporan sesuai standar akan mempercepat proses penyusunan lima komponen laporan di atas.
4. Pelatihan bendahara dan pengurus. Karena minimnya sosialisasi menjadi kendala utama di lapangan, pelatihan rutin bagi bendahara dan anggota takmir sangat menentukan keberhasilan penerapan standar ini secara konsisten.
5. Publikasi laporan berkala. Sajikan laporan bulanan atau tahunan kepada jamaah melalui papan pengumuman, buletin, atau kanal digital masjid, sebagai bentuk transparansi yang memperkuat kepercayaan publik.

Proses migrasi ke sistem digital ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi masjid secara lebih luas, yang tidak hanya mencakup pelaporan keuangan, tetapi juga administrasi jamaah, jadwal kegiatan, hingga komunikasi dengan donatur. Dukungan sistem seperti SIMAS atau Sistem Informasi Masjid memudahkan takmir menyusun laporan sesuai format ISAK 35 tanpa perlu menguasai teori akuntansi secara mendalam, karena struktur pos-pos laporan sudah tersedia dalam sistem.

Untuk masjid yang mengelola kegiatan musiman dengan anggaran besar, seperti contoh LPJ kegiatan Ramadhan, penerapan ISAK 35 membantu memisahkan dana konsumsi buka puasa, zakat fitrah, dan infaq khusus Ramadhan agar tidak tercampur dengan kas operasional bulanan, sehingga laporan akhir kegiatan menjadi lebih akuntabel.

Tantangan Umum dan Cara Mengatasinya

Beberapa kajian lapangan mencatat pola tantangan yang serupa di berbagai daerah. Sebuah penelitian atas yayasan pendidikan menemukan bahwa laporan keuangan belum disusun sesuai ISAK 35, khususnya terkait klasifikasi dana terikat dan tidak terikat, serta kurangnya pemisahan antara aktivitas nonlaba dan aktivitas operasional. Pola yang sama berpotensi terjadi di masjid apabila pemisahan dana tidak dilakukan sejak awal.

Tantangan lain yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi. Solusi paling realistis bukan mewajibkan bendahara menjadi akuntan profesional, melainkan menyediakan template dan sistem yang sudah terstruktur sesuai ISAK 35, sehingga pengurus cukup menginput transaksi harian sementara format laporan tersusun otomatis. Pendekatan ini terbukti efektif pada berbagai lembaga sosial yang beralih dari pencatatan manual ke aplikasi spreadsheet maupun sistem informasi keuangan berbasis digital.

Selain itu, penerapan ISAK 35 idealnya didukung oleh pengawasan internal yang independen. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) masjid dapat diperluas fungsinya untuk turut memverifikasi kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah sekaligus standar akuntansi yang berlaku, sehingga transparansi keuangan dan kepatuhan syariah berjalan beriringan.

Kesimpulan

ISAK 35 memberi masjid kerangka penyajian laporan keuangan yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami dibandingkan pencatatan manual sederhana. Dengan lima komponen laporan—posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan—takmir dapat menunjukkan akuntabilitas penuh atas setiap rupiah yang dipercayakan jamaah, termasuk memisahkan dana terikat dari dana tidak terikat secara transparan.

Penerapannya tidak harus rumit apabila dilakukan bertahap: mulai dari pemetaan sumber dana, penyusunan kebijakan akuntansi sederhana, hingga migrasi ke sistem digital yang mendukung format laporan sesuai standar. Untuk memahami bagaimana ISAK 35 terhubung dengan aspek pengelolaan masjid secara lebih luas, Anda dapat menelusuri kembali pembahasan menyeluruh mengenai software dan sistem manajemen masjid sebagai rujukan utama.

Sumber & referensi

• DSAK IAI — Pengesahan ISAK 35, Amendemen PSAK 1, Penyesuaian Tahunan PSAK 1, dan PPSAK 13 (2019): web.iaiglobal.or.id
• DSAK IAI — Draf Eksposur ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba: iaiglobal.or.id
• DSAK IAI — Discussion Paper Post-Implementation Review ISAK 335 (2025): web.iaiglobal.or.id
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001): rujukan konteks kelembagaan entitas nonlaba di Indonesia, tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH): jdih.setneg.go.id